Connect with us

Kota Makassar Kandidat Paling Ideal Jadi Ibukota Negara, Berikut 11 Kriteria

Istana

Kota Makassar Kandidat Paling Ideal Jadi Ibukota Negara, Berikut 11 Kriteria

POLITIKINI.ID – Hasil kajian para pakar Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyimpulkan bahwa Palangka Raya Kalteng, merupakan daerah pedalaman dan kurang cocok untuk dijadikan ibu kota negara.

Dalam hasil kajian para pakar ITS Surabaya, terdapat 11 kriteria ideal ibu kota masa depan. Bila dicermati, kriteria-kriteria tersebut cenderung cocok dengan Makassar Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai ibu kota negara.

Seperti apa kriterianya? Pertama, ibu kota harus mencirikan kota pelabuhan (Marina City) sebagai simbol ibu kota negara kepulauan.

Kedua, lokasinya harus berada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis antara pesisir timur Kalimantan atau pun pesisir barat Sulawesi.

Ketiga, lokasi ibu kota juga tidak berada di area rawan bencana. Penempatannya harus memperhitungkan jangkauan jaringan fiber optik nasional (Palapa Ring) yang tengah dibangun. Serta tidak melupakan lokasi server recovery jika suatu saat terjadi bencana.

Keempat, pusat pemerintahaan dalam ibu kota tersebut juga tidak terkonsentrasi di satu titik, tapi menyebar.

Kelima, Jenis kegiatan di dalam ibukota juga harus dibatasi. Pola kepemilikan lahan harus diatur sedemikian rupa untuk memudahkan pembangunan infrastruktur.

Keenam, yang tidak kalah penting adalah soal keamanan. Jakarta sebagai ibukota sendiri menurut Llyod’s City Risk Index sangat rentan terhadap serangan terorisme, serta sabotase kota. Kalau perlu, menurut para pakar ITS, lokasi ibu kota bisa dalam sebuah pulau tersendiri.

Ketujuh, ibu kota yang ideal harusnya tidak berada di pedalaman. “Selama ini pemerintah masih terlalu terpaku pada Palangka Raya,” kata Ketua jurusan PWK ITS Adjie Pamungkas.

Kedelapan, menurut doktor bidang planologi ini, bentuk utama Ibu kota masa depan adalah kota yang memanfaatkan secara penuh potensi maritim.

Indonesia sejak Abad 19 memang menjadi jalur pelayaran utama dunia. Namun, sampai abad ke 21 saat ini, jalur pelayaran dan saranannya tidak bertambah secara signifikan. “Ini menunjukkan pembangunan maritim yang masih stagnan,” katanya.

Kesembilan, ibu kota yang baru juga harus mengubah wajah pemerintahan indonesia dari Jawa sentris menjadi negara yang berbasis kelautan.

Sepuluh, mindset pembangunan sudah saatnya dialihkan dari ekspansi dan eksplorasi daratan, menuju eksplorasi laut.

Kesebelas, tidak hanya dari segi fisik, kata Adjie, kota yang baru nanti sistem pemerintahannya juga harus benar-benar berubah dari yang sangat birokratis bersifat kelembagaan, menjadi berbasis teknologi informasi.

Ibukota juga tidak mesti berdiri sendiri, kata Adjie dapat dibuat kota-kota pendukung di sekitarnya. Selain kota inti.

“Tapi konektivitasnya harus terjamin, diakomodasi penuh oleh Teknologi dan Informasi,” katanya.

Comments

More in Istana

To Top