Connect with us

Publik Berhak Tahu, KPU Sulsel Didesak Merilis Pemilik KTP Pendukung IYL-Cakka

Election

Publik Berhak Tahu, KPU Sulsel Didesak Merilis Pemilik KTP Pendukung IYL-Cakka

POLITIKINI.ID – KPU Sulsel didesak untuk merilis daftar nama pemilik Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang disetor oleh pasangan bakal calon gubernur Sulsel di jalur perseorangan.

Sejak pendaftaran jalur independen (perseorangan) dibuka, KPU Sulsel hanya menerima berkas dukungan yang disetor tim pasangan bakal calon gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).

Berkas pasangan adik gubernur Sulsel dua periode Syahrul Yasin Limpo itu juga dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan segera masuk tahap verifikasi faktual pada 12 – 25 Desember.

“Kami minta KPU mempublish nama-nama yang ikut bertandatangan atau menyerahkan KTP dukungan untuk bakal calon independen. Agar masyarakat dapat mengikuti tahapan ini serta dapat mengawal kebenaran dukunga tersebut,” ujar Baso salah satu peserta diskusi politik yang mengangkat tema Peluang dan Tantangan Calon Perseorangan di Pilgub Sulsel 2018 Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (6/12/2017).

Sementara peserta diskusi lainnya Rachmat Anzari mengungkapkan, meskipun KPU tidak memiliki tahapan seperti itu (publish) dukungan independen, namun publik berhak untuk mengetahui.

“Dukungan KTP warga ke bakal calon independen bukan dokumen rahasia negara, apalagi publik dilindungi oleh regulasi hak kebebasan memperoleh informasi,” ujar Rachmat yang ditemui usai diskusi tersebut.

Jika nama-nama tersebut dipublis menurut Rachmat justru akan sangat memudahkan untuk melakukan verifikasi, dalam artian masyarakat bisa lebih pro aktif terhadap informasi tersebut.

Lanjut Rachmat mengungkapkan, problem kedua yang akan dialami KPU yakni jangka waktu verifikasi yang sangat mepet yakni 14 hari. Pertanyaannya, apakah secara kuantitas dan kualitas penyelenggara mampu melakukan verifikasi faktual tersebut?

“Kita coba ambil simulasi, misalkan dukungan terhadap IYL-Cakka dari Gowa sekitar 200 ribu, maka kita bisa simulasikan misalkan setiap desa di tugaskan 3 PPS atau petugas, berarti 3×167 desa= 501 orang petugas,” ujarnya.

“Berarti penjumlahannya 200.000 KTP dibagi 501 orang petugas dibagi 14 hari maka hasilnya 28 KTP, artinya setiap petugas memiliki beban kerja verifikasi faktual setiap hari sebanyak 28 orang harus diverifikasi. Nah apakah dengan target tersebut. idealisme atau integritas petugas masih bisa di percaya?,” jelas Rachmat.

Comments

More in Election

To Top