Connect with us

Gegara Surat Tugas, IAS Bongkar ‘Siasat’ dan Sepak Terjang Klan Yasin Limpo

Election

Gegara Surat Tugas, IAS Bongkar ‘Siasat’ dan Sepak Terjang Klan Yasin Limpo

POLITIKINI.ID – Penerbitan surat tugas atau pra rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) oleh Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Hinca Panjaitan kian berpolemik hingga mantan Ketua DPD Demokrat Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mengirim surat kepada Ketua Umum sekaligus ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. 
 
Inti dari surat IAS menyayangkan sikap partai Demokrat yang memberikan surat tugas kepada pasangan IYL-Cakka, sebab dimata mantan Walikota Makassar ini  rekrutmen kandidat Partai Demokrat sangat paripurna. Mulai dari pengumuman secara terbuka di media sosial, pengambilan formulir dan pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. 
 
Selanjutnya, kandidat mengikuti tahapan fit and proper test dengan menghadirkan pakar sesuai bidangnya. Proses ini kemudian ditutup dengan Simposium yang diikuti para kontestan yang telah melalui seluruh tahapan pendaftaran secara resmi.
 
Sayangnya, penegakan mekanisme partai yang sudah terbangun secara positif luluh lantak dengan adanya keputusan DPP yang secara sepihak mengeluarga surat tugas kepada kandidat yang tidak mengikuti tahapan secara utuh. Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik kandung Gubernur Sulsel, Syahrus Yasin Limpo tiba-tiba mendapat angin segar. Padahal, yang bersangkutan hanya mengambil formulir dan selanjutnya tidak lagi mengikuti proses tahapan penjaringan yang ditetapkan Partai Demokrat.
 
Berikut surat IAS tertanggal 2 November 2017, yang beredar dikalangan wartawan di Sulawesi Selatan. 
 
Kepada
Yang Terhormat
Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
 
di,-
Jakarta
 
Perihal: Penegakan Mekanisme untuk Menjaga Marwah Partai
 
Dengan hormat, teriring salam dan doa semoga bapak dan keluarga tetap dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa menjalankan segala aktivitas, baik pribadi maupun kepartaian dengan baik dan lancar. Izinkan saya mengawali tulisan ini dengan memohon maaf sekiranya apa yang hendak saya utarakan melalui surat ini dianggap berlebihan.
 
Sungguh, saya juga berpikir panjang untuk mengirim surat ini lantaran posisi dan status saya hari ini. Secara struktural dan fungsional, saya memang tidak punya kekuatan apa-apa di partai ini. Meski demikian, kecintaan saya pada Partai Demokrat membuat saya tak bisa berdiam diri. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dilandasi niat baik, saya pun memberanikan diri untuk menulis.
 
Menghadapi proses hukum yang tengah saya hadapi memang butuh fokus, ketabahan dan kesabaran. Meski demikian, bukan berarti saya sama sekali tidak mencermati dinamika sosial politik Sulawesi Selatan, tempat di mana saya lahir dan dibesarkan. Begitu banyak informasi yang saya terima terkait proses yang berlangsung terkait kontestasi Pilkada Serentak 27 Juni 2018.
 
Salah satunya adalah perebutan dukungan partai oleh kandidat yang ingin mencalonkan diri. Proses ini tentu sangat krusial mengingat proses ini adalah domain partai politik. Tanpa dukungan partai yang memenuhi syarat berdasarkan UU, maka kontestan tak bisa mendaftarkan diri ke KPU. Selain itu, rekrutmen kandidat secara transparan dan akuntabel menjadi salah satu poin penting bagi partai politik dalam meraih simpati public.
 
Partai Demokrat, sebagai partai modern yang sangat menghargai proses secara terbuka menjadi pelopor rekrutmen kandidat secara berkualitas. Mekanisme dan tahapan yang dibuat menjadi perhatian sekaligus tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keseriusan parpol mencari calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi integritas dan berkualitas. Publik mengapresiasi mekanisme yang diterapkan Partai Demokrat.
 
Betapa tidak, proses rekrutmen kandidat Partai Demokrat sangat paripurna. Mulai dari pengumuman secara terbuka di media sosial, pengambilan formulir dan pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kandidat mengikuti tahapan fit and proper test dengan menghadirkan pakar sesuai bidangnya. Proses ini kemudian ditutup dengan Simposium yang diikuti para kontestan yang telah melalui seluruh tahapan pendaftaran secara resmi.
 
Sayangnya, penegakan mekanisme partai yang sudah terbangun secara positif luluh lantak dengan adanya keputusan DPP yang secara sepihak mengeluarga surat tugas kepada kandidat yang tidak mengikuti tahapan secara utuh. Ichsan Yasin Limpo yang merupakan adik kandung Gubernur Sulsel, Syahrus Yasin Limpo tiba-tiba mendapat angin segar. Padahal, yang bersangkutan hanya mengambil formulir dan selanjutnya tidak lagi mengikuti proses tahapan penjaringan yang ditetapkan Partai Demokrat.
 
Oleh karena itu, sebelum DPP Partai Demokrat menindaklanjuti surat tugas menjadi rekomendasi, izin saya menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 
1. Selama saya menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo adalah lawan politik yang selalu berupaya mengerdilkan Partai Demokrat. Padahal, ia selalu mengambil manfaat dari Partai Demokrat. Baik dukungan politik, maupun karier politik anaknya, Adnan Purichta—sekarang Bupati Gowa adalah berkat kontribusi Partai Demokrat. Akan tetapi, anaknya justru dimundurkan dari Demokrat dan pindah ke Golkar saat Syahrul YL memimpin Golkar Sulsel. Puncaknya, yang bersangkutan mengotaki ditetapkannya saya sebagai tersangka untuk menghancurkan citra Partai Demokrat sekaligus mematikan karier politik saya secara pribadi.
 
2. Pada Pilgub Sulawesi selatan 2013, Saya bersama Partai Demokrat berseberangan secara politik dengan Ichsan Yasin Limpo. Hal ini mengkristal pada jejaring dan struktur Partai Demokrat yang saya bangun sampai sekarang. Keputusan Demokrat mendukung Ichsan di Pilgub Sulsel tentu akan menyakiti sebagian kader. Hal mana akan membuat kader merasa kesulitan untuk taat pada perintah partai secara keseluruhan akibat garis politik yang berbeda.
 
3. Politik dinasti menjadi bagian yang patut dipertimbangkan bagi Partai Demokrat dalam menentukan dukungan. Karena, saya meyakini, untuk konteks Sulawesi Selatan, dinasti politik ini sangat merusak tatanan demokrasi dan membangun pemerintahan yang korup. Politik dinasti sangat besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Hal ini bisa dicek efek negatifnya di Kabupaten Gowa. Kabupaten berbatasan Makassar yang sudah 25 tahun dipimpin klan Yasin Limpo. Mulai SYL dua periode, IYL dua periode, kini putra IYL, Adnan Purichta yang memimpin daerah tidak berkemajuan tersebut. Demokrasi terhambat, rakyatnya pun dipenjarakan. Apakah pemerintahan seperti itu yang akan dibangun Partai Demokrat ke depan?
 
4. Demi menjaga marwah dan citra partai dan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, kami berharap Partai Demokrat akan mendukung kandidat di Pilgub Sulsel 2018 dari mereka yang sudah mengikuti tahapan secara utuh. Ini bukan hanya soal penghargaan terhadap mekanisme partai tetapi juga demi masa depan Partai Demokrat dan masa depan Sulawesi Selatan.
 
Demikian surat ini kami sampaikan kepada Ketua Umum, semoga berkenaan untuk mempertimbangkan dengan penuh kebijakan dan kearifan. Mohon maaf sekiranya ada yang tidak berkenaan. Sekali lagi, keberanian menyampaikan ini dilandasi niat baik semata-mata dan untuk kebesaran Partai Demokrat serta kemajuan Sulawesi Selatan.
 
Bandung, 2 November 2017
 
Salam Hormat
 
 
Ilham Arief Sirajuddin
Comments

More in Election

To Top